MoU KPK dan TNI Kontraproduktif dengan Semangat Reformasi

Sabtu, 22 September 2012 16:22 wib

Ilustrasi

JAKARTA- Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai MoU antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan TNI tidak sejalan dengan semangat visi misi KPK untuk memberantas korupsi. Sebab, TNI termasuk lembaga yang sulit untuk disentuh terkait kasus-kasus korupsi.

"Soal MoU dengan TNI bisa kontraproduktif bagi misi KPK, terutama kalau dikaitkan dengan fakta bahwa Istana termasuk epicentrum korupsi yang sulit dibongkar karena tergolong dalam high level corruption," kata Eva kepada Okezone, Sabtu (22/9/2012).

Apalagi, kata Eva, KPK saat ini tengah menangani kasus di TNI. Jika MoU ini dilanjutkan tentu KPK tidaklah selaras antara pemberantasan dengan misi reformasi TNI. Maka dengan pembatalan MoU itu, KPK akan membantu profesionalitas TNI.

"Karena saat ini KPK tengah menangani kasus yang berkaitan dengan TNI. Selain itu, misi KPK untuk pemberantasan tipikor harus selaras dengan misi reformasi lainnya, yaitu profesionalitas TNI sebagai lembaga pertahanan negara (bukan penegak hukum) sehingga menjaga TNI steril terhadap hiruk pikuk penegakkan hukum akan membantu penuntasan reformasi TNI," ucapnya.

Kata Eva, salah satu tantangan dalam hal ini mengenai RUU Peradilan militer yang sudah 10 tahun terhenti karena sikap TNI yang resisten untuk diadili di peradilan umum sehingga keberadaan rutan di lingkungan TNI adalah kontoversial, karena sumber kontroversi tersebut. Sehingga aneh kalau KPK terlibat dalam pelanggengan kontroversi tersebut.  "Sehingga, bisa dikatakan bahwa MoU KPK sudah ahistoris dikaitkan dengan misi reformasi, yaitu hapus KKN dan reformasi TNI,