KPK Ingin TNI Head to Head dengan Polri dan Kejaksaan
Sabtu, 22 September 2012 08:43 wib
Ilustrasi
"Ya, sebenarnya penjara TNI digunakan untuk tentara TNI yang dihukum. Kenapa KPK harus pinjam rutan TNI, apa rutan Polri dan Kejaksaan sudah penuh. Tapi nyatanya Polri dan Kejaksaan bilang rutannya masih banyak kosong, lalu pertanyaannya kenapa harus menggunakan penjara TNI. Apa KPK tidak percaya lagi dengan Kejaksaan dan Polri? Ini kan KPK sudah tidak bersinergi lagi dengan lembaga penegak hukum lainnya," ungkap Nasir saat berbincang dengan Okezone, Sabtu (22/9/2012).
Padahal kata politikus PKS ini, dibentuknya KPK agar bisa bersinergi dan melakukan supervisi terhadap lembaga hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Dimana nantinya kedua lembaga itu kembali optimal dalam melakukan penegakan dan pemberantasan korupsi.
"Jangan sampai KPK tidak bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya, itu bahaya. Maka mereka harus sinergi. Saol peminjaman rutan kepolisian dan Kejaksaan, jika KPK tak percaya dengan penjaga kedua lembaga itu kan tinggal bagaiamana pengawasan, penjagaan dan koordinasi dari ketiga lembaga itu," kata dia.
Nasir sendiri tidak mempermasalahkan perihal MoU KPK dan TNI asalkan kerjasama itu tidak harus meminjam rutan TNI. Sebab, peminjaman rutan TNI terlihat KPK ingin menghadap-hadapkan militer dengan polri dan kejaksaan.
"Ngakunya mereka ada MoU, bagus sih kalau ada MoU. Tapi Mou itu terlihat KPK ingin TNI head to head dengan Polri dan Jaksa," ucap pria asal tanah rencong Aceh itu.
Bagi Nasir, KPK juga harus sadar bahwa pemberantasan korupsi KPK selama ini berjalan optimal lantaran mendapat dukungan oleh kepolisian dan kejaksaan. "KPK harus sadar, selama ini optimal karena didukung penuh oleh Polri dan kejaksaan,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar